Muhtadin Ketua KPU Pangandaran Paparkan Syarat Pencalonan Pilkada, Begini Rinciannya

    Muhtadin Ketua KPU Pangandaran Paparkan Syarat Pencalonan Pilkada, Begini Rinciannya

    PANGANDARAN JAWA BARAT - KPU Kabupaten Pangandaran mengungkapkan syarat pencalonan dan syarat calon kepala daerah pada Pilkada 2024. KPU juga melakukan sosialisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pangandaran untuk penyusunan visi misi calon kepala daerah.

    Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin SH. MM mengatakan, syarat pencalonan tersebut merupakan syarat seseorang bisa mencalonkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Untuk memenuhi syarat tersebut, harus mendapatkan dukungan parpol atau gabungan parpol minimal 20 persen kursi DPRD Kabupaten Pangandaran.

    Selain itu, pihaknya juga sudah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati harus mendapatkan dukungan 20 persen atau 8 kursi di DPRD dan 25 persen suara sah berasal dari Parpol yang memiliki kursi di DPRD.
    “Calon bupati dan wakil bupati mendapat dukungan dari jalur perseorangan syaratnya harus mendapatkan dukungan minimal 8, 5 persen dari jumlah penduduk dalam DPT "kata Muhtadin", di ruang kerjanya, Senin (06/08/2024).

    Menurut Muhtadin, jalur perseorangan juga harus melampirkan surat pernyataan dukungan berikut dengan fotocopy KTP yang tersebar lebih dari 50 persen wilayah atau kecamatan.

    Untuk tahapan pencalonan jalur perseorangan tersebut sudah lewat dan tidak ada tokoh masyarakat yang mendaftar dari jalur independen.
    Sedangkan syarat untuk calon bupati dan wakil bupati sendiri, sambungnya, pendidikan minimal SLTA, dan usia pada pilgub minimal 30 tahun. Kemudian, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati minimal usia 25 tahun saat pelantikan.

    “Selanjutnya syarat calonnya harus sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan tindak Pidana. Jika pernah sudah divonis, minimal putusan bebas inkrah 5 tahun, dan harus mengumumkan secara terbuka di media massa "ucapnya". 

    Selain syarat di atas, tambah Muhtadin, si calon pun harus bebas dari pailit, bebas sengketa TUN dan berkas persyaratan tersebut harus mereka siapkan sebelum pendaftaran Calon.
    Dari syarat tersebut saya pun telah menyampaikan ke Parpol yang ada di Pangandaran "ujarnya". (Anton AS)

    pangandaran jawa barat
    Anton Atong Sugandhi

    Anton Atong Sugandhi

    Artikel Sebelumnya

    Dandim 0625 Pangandaran Resmikan Rutilahu...

    Artikel Berikutnya

    KPU Buka Layanan Helpdesk Calon Bupati dan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVny Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TV Parlemen Live Streaming
    Polri TV: Transparan - Informatif - Terpercaya
    Menteri AHY Ungkap 2 Kasus Mafia Tanah di Jabar dengan Kerugian Negara Rp3,6 Triliun
    Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap tujuh (7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021.
    Divisi Humas Polri Goes To Campus Universitas Pancasila: Mahasiswa Sasaran Empuk Bandar Narkoba
    Tim Hukum Capucino Konferensi Pers Terkait Laporan Dugaan Money Politik oleh Tim Hudang
    Klaster Tambak Udang Tidak Hanya  Berfungsi Sebagai Sentra Produksi Perikanan Tapi Juga Sebagai Destinasi Wisata Edukasi
    Dandim Pangandaran Hadiri Pembukaan Kejuaraan Antar Kampung Kemenpora RI Tahun 2024
    Fraksi PKB Sepakat Raperda APBD Tahun 2025 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya dengan Catatan
    Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap tujuh (7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021.
    Penjelasan Bupati Tentang 7 Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
    Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang 7  Raperda Kab Pangandaran Tahun 2021.
    Alhamdullilah Jalan Cikoranji-Cirawa, Desa Cimindi Selesai Dibangun dan Diresmikan Bupati 
    Pilkada Pangandaran 2024 Memanas, Dadang Solihat Dicoret PDIP, Ujang Endin Memiliki Segalanya Melambung
    Ketua DPD RI: Dalam Sistem Liberal, Pilpres yang Mahal, Selalu Hadirkan Oligarki
    Sambut Hari Jadi ke-73 Humas Polri dengan Media Gathering, Irjen Sandi: Jurnalis Mitra Strategis dalam Harkamtibmas 
    Ketua FKPAI Kutuk Keras Pengrusakan Fasilitas Umum saat Demo Penolakan Penetapan APBD Kabupaten Pangandaran TA 2024
    Stop Fraud on the Internet by Recognizing an Official Agency Via Phone, Email, Text Message WhatsApp or Telegram

    Ikuti Kami