Jawaban Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran atas pendapat Bupati terhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tahun 2022.

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati pangandaran yang telah memberikan pendapat dan pandangannya terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tahun 2022. 

Atas pendapat tesebut diatas izinkalah kami Fraksi Kerja menyampaikan beberapa jawaban berkaitan dengan 4 Raperda inisiatif DPRD :1. Pendapat bupati terhadap Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase, Fraksi kami hanya menambahkan sekaligus menguatkan apa yang telah dijelaskan Bupati : Drainase adalah salahsatu unsur dariprasarana umum yangdibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat, " kata Miswan dalam rapat paripurna bertempat di gedung paripurna DPRD Pangandaran, Senin (06/06/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

Disampaikannya bahwa, prasarana drainase disini berfungsi untukmengalirkan air permukaan kebadan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaikidaerah becek, genangan air dan banjir.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sistemdrainase di kabupaten pangandaran yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan danpendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem drainase. 

Baca juga: Tony Rosyid: Bagi Puan, Kalahkan Ganjar Itu Mudah

Maka untuk menanggulangipermasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan. Atas hal tersebut kami satu frekuensi dengan apa yang disapaikan Bupati

2. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kabupaten pangandaran secara umum telah dikembangkan sebagai daerah kegiatan konservasi wisata dan kegiatan perikanan seperti penangkapan ikan. 

Baca juga: Pengamat Politik Firman Manan: Kasus Artaria Dahlan Tak Akan Turunkan Elektabilitas PDIP

Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang mumpuni. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. 

Keberadaan TPI dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan,  pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal dan kesejahteraan nelayan, " kata Miswan.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Menguat, Semua Merapat

Menurutnya, 1. TPI merupakan suatu ladang perekonomian masyarakat,  

2. TPI  menjadi salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Baca juga: Dua Kandidat Bakal Calon Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Lulus Verifikasi

3. Terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa; pemerintah kabupaten pangandaran telah mengundangkan peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 9 tahun 2018 tentang BPD, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan BPD, " kata Miswan.

Tambah Miswan, disitu terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 9 tahun 2018 tentang BPD yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dan dilakukan perubahan seiring dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan kondisi sosial di lapangan.

Namun, selain permasalahan dari beberapa ketentuan peraturan daerah sebagaimana telah disebutkan diatas, juga fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD  belum optimal. hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap anggota BPD. 

Dalam hal ini diperlukan adanya norma pembinaan dan pengawasan dari bupati sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan pasal 68 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

Dengan demikian maka secara yuridis peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 9 tahun 2018 tentang BPD harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir permasalahan yang ada di lapangan.

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Demikian jawaban Fraksi Kerja DPRD atas pendapat bupatiterhadap 4 (empat) buah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tahun 2022, " sebutnya.

Pangandaran, 06 juni 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Fraksi Kerja (keadilan indonesia raya) Ketua, H. Endang Ahmad Hidayat. Sekretaris, Darsum Darmawanto, SE., M.M.