Fraksi Persatuan sangat Setuju KUPA dan PPASP sebagai RAPBD 2024 ini Layak Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

    Fraksi Persatuan sangat Setuju KUPA dan PPASP sebagai RAPBD 2024 ini Layak Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

    PANGANDARAN JAWA BARAT - Setelah mengamati dan menganalisis pemaparan yang disampaikan oleh bupati pangandaran, fraksi persatuan sangat menyetujui KUPA dan PPASP sebagai Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

    Demikian dikatakan Cecep Nurhidayat S.Pdi dalam pidatonya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Persatuan atas  penjelasan Bupati Pangandaran terhadap kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2023 bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Kamis (07/09/2023).

    Disampaikannya bahwa,  
    Kami setuju dan sepakat, akantetapi dengan memberikan masukan dan saran, diantaranya sebagai berikut: berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan kabupaten pangandaran masih tergantung dan bertumpu dari pendanaan biaya tranfer pemerintah pusat, sehingga perlu upaya terobosan dengan harapan pembangunan kabupaten pangandaran di tahun 2024 akan lebih optimal dengan cara menaikan PAD.

    Juga terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik seyogyanya, harus taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten pangandaran. 

    Maka dari itu Fraksi Persatuan berharap Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2024 yang bersumber dari kajian akademik yang konferhensif, harus mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran  target, yang pastinya mempunyai dampak terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat, " katanya.

    Menurut Cecep, ditengah situasi ekonomi yang kurang setabil yang berdampak langsung dapat dirasakan masyarakat, belakanagan ini seperti lemahnya daya beli masyarakat, minimnya pendapatan perkapita masyarakat, PAD kabupaten pangandaran kurang tercapai secara maksimal, maka Fraksi Persatuan berharap agar pemerintah kabupaten pangandaran dalam pembangunan lebih mengedepankan nilai urgenitas serta mengena langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

    Juga dalam melaksanakan sesuatu yang dijadikan prioritas utama mestinya membuat dulu indikator-indikator yang terukur, sehingga dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, " katanya.
      
    Demikian pandangan umum Fraksi Persatuan kami sampaikan, dan atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih, " ujarnya.

    Parigi, 7 September   2023,  
    Fraksi Persatuan
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
    - H Asikin,  S.Ag (ketua)
    - Cecep Nurhidayat S.Pd, i

    pangandaran jawa barat
    Anton Atong Sugandhi

    Anton Atong Sugandhi

    Artikel Sebelumnya

    Fraksi PAN Setuju Raperda APBD Tahun 2024...

    Artikel Berikutnya

    Pimpinan dan Redaksi Jurnalis Indonesia...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVny Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TV Parlemen Live Streaming
    Polri TV: Transparan - Informatif - Terpercaya
    Pesona Bali: Keindahan yang Selalu Membuat Wisatawan Kembali
    Tim Hukum Capucino Konferensi Pers Terkait Laporan Dugaan Money Politik oleh Tim Hudang
    Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap tujuh (7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021.
    Polres Pangandaran Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029
    Divisi Humas Polri Goes To Campus Universitas Pancasila: Mahasiswa Sasaran Empuk Bandar Narkoba
    Klaster Tambak Udang Tidak Hanya  Berfungsi Sebagai Sentra Produksi Perikanan Tapi Juga Sebagai Destinasi Wisata Edukasi
    Fraksi PKB Sepakat Raperda APBD Tahun 2025 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya dengan Catatan
    Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap tujuh (7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021.
    Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang 7  Raperda Kab Pangandaran Tahun 2021.
    Penjelasan Bupati Tentang 7 Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
    Alhamdullilah Jalan Cikoranji-Cirawa, Desa Cimindi Selesai Dibangun dan Diresmikan Bupati 
    Pilkada Pangandaran 2024 Memanas, Dadang Solihat Dicoret PDIP, Ujang Endin Memiliki Segalanya Melambung
    Ketua DPD RI: Dalam Sistem Liberal, Pilpres yang Mahal, Selalu Hadirkan Oligarki
    Sambut Hari Jadi ke-73 Humas Polri dengan Media Gathering, Irjen Sandi: Jurnalis Mitra Strategis dalam Harkamtibmas 
    Ketua FKPAI Kutuk Keras Pengrusakan Fasilitas Umum saat Demo Penolakan Penetapan APBD Kabupaten Pangandaran TA 2024
    Stop Fraud on the Internet by Recognizing an Official Agency Via Phone, Email, Text Message WhatsApp or Telegram

    Ikuti Kami