Fraksi Golkar Menerima Raperda Tahun 2023 Layak untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya 

PANGANDARAN JAWA BARAT - Setelah mendengarkan penjelasan bupati pangandaran 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023,  
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahiim, kami Fraksi 
Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam 
pandangan umum ini menerima dan bersedia untuk dibahas 
pada tahap selanjutnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul

Demikian dikatakan Wiwi Widaningsih  saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran 
tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/07/2024).

Disampaikannya bahwa, sesuai ketentuan pasal 320 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dan pasal 194 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 
2019 tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir.

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Sebagaimana kita ketahui, bahwa APBD kabupaten 
pangandaran tahun 2023 telah diaudit oleh BPK-RI perwakilan 
jawa barat dengan opini “Wajar dengan Pengecualian” (WDP),  
tentu saja ini harus jadi catatan penting bagi kita dalam upaya 
meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 
daerah dan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata 
kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Saudara pimpinan dan peserta Rapat Paripurna DPRD yang 
kami hormati,
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD 
memandang bahwa penjelasan Raperda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat penting untuk 
mendapatkan perhatian secara proporsional. hal itu, dimaksudkan agar keberhasilan yang telah diraih untuk tetap 
dipertahankan, sementara kekurangannya dapat diperbaiki 
guna menyempurnakan hasil yang telah direncanakan "katanya".

Baca juga: Tony Rosyid: Statemen Ketum PSI Menggiring Anies ke Istana

Menurut Wiwi, setelah mendengarkan penjelasan Bupati Pangandaran 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023,  
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahiim, kami Fraksi 
Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam 
pandangan umum ini menerima dan bersedia untuk dibahas 
pada tahap selanjutnya.

Saudara pimpinan dan peserta Rapat Paripurna DPRD yang 
kami hormati,
demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya 
DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun 
2023. 

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Anies Baswedan

Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan 
hadirin atas kepercayaan kepada fraksi partai golongan karya 
untuk memberikan kesempatan dalam rapat ini. Mohon maaf 
apabila didalam penyampaian terdapat hal-hal yang tidak 
berkenan "ujarnya".

Parigi, 01 juli 2024
Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran

Baca juga: Tony Rosyid: Anies untuk Semua

Ade Ruminah, S.H ( ketua) Wiwi Widaningsih ( sekertaris).
(Anton AS)