Dorong Pemekaran Daerah, Pembentukan DOB Diharapkan Jadi Komitmen Capres-Cawapres

    Dorong Pemekaran Daerah, Pembentukan DOB Diharapkan Jadi Komitmen Capres-Cawapres

    JAKARTA - Jelang Pemilu 2024 Forum Kordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB Seluruh Indonesia) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta. 

    Kegiatan Rakornas tersebut dilaksanakan dalam rangka mendorong proses percepatan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Rakornas ini dibuka oleh Ketua Umum FORKONAS DOB, Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X DPR RI. 

    Sebanyak 92 CDOB kabupaten kota dan Provinsi dari 19 Provinsi di Indonesia berkumpul di Gedung Nusantara V, DPR RI.

    Salah satu agenda Rakornas adalah memastikan percepatan pembentukan daerah otonomi baru menjadi komitmen kerja pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkompetisi dalam Pilpres 2024. 

    Pembentukan daerah otonomi baru merupakan salah satu amanat reformasi. Sayangnya pemerintah masih setengah hati sehingga dalam 12 tahun terakhir pembentukan daerah otonomi baru masih bisa dihitung dengan jari, kecuali beberapa DOB di Papua yang mendapatkan perhatian khusus. 

    "Kami berharap siapapun capres-cawapres yang terpilih nantinya dapat menggarap isu pembentukan daerah otonomi baru secara serius, ” ujar Pengurus Forkonas PP DOB Seluruh Indonesia, Aduwina Pakeh, M.Sc di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (01/11/2023). 

    Aduwina Pakeh yang juga Akademisi dari Universitas Teuku Umar ini mengatakan Rakornas PP DOB diikuti sedikitnya 300 peserta yang terdiri dari pengurus di level pusat, wilayah, hingga cabang di kabupaten dan kota. 

    Kegiatan Rakornas PP DOB untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan arti penting daerah otonomi baru bagi kesejahteraan rakyat. 

    “Padahal ada lebih dari 300 wilayah Calon DOB yang saat ini tercatat diajukan oleh kelompok masyarakat sebagai daerah otonomi baru, namun belum ada titik terang, makanya terus kita suarakan” kata Aduwina Pakeh 

    Menurut Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar ini, tujuan pemekaran daerah adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat-istiadat, tradisi dan budaya daerah. 

    Atas dasar itu, lanjut Aduwina Pakeh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan Desain Penataan Daerah (Detada) sudah waktunya untuk ditanda tangani  Presiden. Kedua PP tersebut sebagai landasan hukum dalam penataan daerah otonomi baru.   

    "Penataan Daerah merupakan pilihan kebijakan yang rasional dan objektif yang membuka ruang kreasi dan Inovasi bagi daerah untuk mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat dan daerah serta menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan dan daerah terluar, " ujarnya. 

    Adapun dari Provinsi Aceh turut hadir dari FORKODA DOB Aceh, Fuadri, S.Si., M.Si (Ketua) dan Muslim Syamsuddin, M.A.P (Sekretaris), juga hadir para pengurus dari empat  calon daerah otonomi baru di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Selatan Jaya di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Raya di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Malaka di Kabupaten Aceh Utara.(Resky P)

    jakarta
    Anton Atong Sugandhi

    Anton Atong Sugandhi

    Artikel Sebelumnya

    Profil Abdul Hakim El Calon Ketua Umum PB...

    Artikel Berikutnya

    Pimpinan dan Redaksi Jurnalis Indonesia...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVny Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TV Parlemen Live Streaming
    Polri TV: Transparan - Informatif - Terpercaya
    Wamenhan M. Herindra Terima Penyematan, Penganugerahan dan Kehormatan Sabuk Hitam dari Taekwondo Indonesia
    Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap tujuh (7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021.
    Tim Hukum Capucino Konferensi Pers Terkait Laporan Dugaan Money Politik oleh Tim Hudang
    Divisi Humas Polri Goes To Campus Universitas Pancasila: Mahasiswa Sasaran Empuk Bandar Narkoba
    Klaster Tambak Udang Tidak Hanya  Berfungsi Sebagai Sentra Produksi Perikanan Tapi Juga Sebagai Destinasi Wisata Edukasi
    Panitia Khusus VI DPRD Usulkan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah untuk Ditetapkan Jadi Perda
    Fraksi PKB Sepakat Raperda APBD Tahun 2025 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya dengan Catatan
    Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap tujuh (7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021.
    Penjelasan Bupati Tentang 7 Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
    Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang 7  Raperda Kab Pangandaran Tahun 2021.
    Fraksi PDIP Terima dan Dorong Seluruh Raperda Dibahas pada Tahapan Selanjutnya
    Pilkada Pangandaran 2024 Memanas, Dadang Solihat Dicoret PDIP, Ujang Endin Memiliki Segalanya Melambung
    Ketua DPD RI: Dalam Sistem Liberal, Pilpres yang Mahal, Selalu Hadirkan Oligarki
    Sambut Hari Jadi ke-73 Humas Polri dengan Media Gathering, Irjen Sandi: Jurnalis Mitra Strategis dalam Harkamtibmas 
    Ketua FKPAI Kutuk Keras Pengrusakan Fasilitas Umum saat Demo Penolakan Penetapan APBD Kabupaten Pangandaran TA 2024
    Stop Fraud on the Internet by Recognizing an Official Agency Via Phone, Email, Text Message WhatsApp or Telegram

    Ikuti Kami